- 00:03:27 Perkenalkan Diri, Kapala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Silaturahmi ke PWI Jatim
- 17:54:30 KONI Jatim Gelar Rakerprov, Bahas Program Kerja 2023
- 15:28:47 Harga Daging Ayam Masih Tinggi, Ini Harapan Pedagang pada Pemerintah
- 19:34:30 Sjamsul Kadar Tempati Urutan Pertama Hasil Survei Pilkada Kabupaten Kolaka
- 10:23:17 Hadiri Jambore Nasional Ke-2 BAPERA, Wakasad Letjen Agus Subiyanto Beri Pembekalan Bela Negara
- 11:43:16 HJKI, GAKINDO dan GABPEKSI Propinsi Jawa Timur Gelar Pelatihan Asesor Kompetensi bersama jilid II
- 19:06:53 Daftar ke KPU, NasDem Jatim: Calon Legislatif Kita Baik dan Amanah
- 16:42:28 Komisi 10 DPR RI Desak Kementrerian Pendidikan Selesaikan Kasus Rehab SMK di Jatim
- 16:35:54 Moh Ali Affandi, Ketua Panitia Besar (PB) Porprov VIII Jatim Berharap Anggaran Porprov Segera Turun
- 17:34:53 Seperti Ini Akibatnya Jika Anggaran Minim, KONI Jatim Tunda Pra Porprov

JAKARTA,, HNN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat mencabut Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ade Puspitasari dan Sekretaris Komarudin DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
Dengan begitu, SK DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat bernomor KEP-43/GOLKAR/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi masa bakti 2016-2020, dinyatakan tidak berlaku.
Menanggapi hal itu, Direktur center for public policy studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, pencabutan SK Plt Ade tidak ada yang perlu dirisaukan. Artinya, tudingan status pengangkatan Plt Ade yang dinilai sarat dengan konflik kepentingan tidak lagi terjadi.
"Seperti diketahui sebelumnya, bahwa publik memandang itu (SK Plt) dimaknainya sebagai politik dinasti. Padahal hal itu merupakan suatu yang lumrah dalam iklim perpolitikan di Indonesia," kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Kendati demikian Bambang meyakini sosok Ade sudah memiliki modal politik, sosial, dan legitimasi. Selain itu, Bambang menilai, pertama Ade merupakan seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kedua, statusnya eks Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Ketiga, sudah ada dukungan politik (massa) cukup signifikan terkait pencalonan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
"Sehingga, ketika dia (Ade) berkontestasi, karena bisa menguasai arena politik di DPD Partai Golkar Kota Bekasi," ungkap Bambang.
Justru, menurut Bambang, dicabutnya Plt Ade untuk kepentingan organisasi yang lebih luas bagi Golkar, agar terlepas dari tudingan-tudingan atau KKN maupun dinasti politik.
"Ketika Ade turun ke arena pertandingan (Musda Golkar) sudah barang tentu bebabnnya ringan. Dan para elit Golkar di tingkat pusat pun pastinya sudah melihat kinerja politisi milenial partai Golkar itu," katanya.
Bambang juga menilai, kinerja dan loyalitas Ade untuk partai sudah tidak diragukan.Sementra kandidat calon ketua DPD yang lain, kata dia, hanya sebatas wacana. Bahkan ada juga yang hanya memanfaatkan partai untuk mencari keuntungan pribadi.
"Oleh karena itu kami berharap, perjalanan Musda dapat berjalan secara demokratis. Kami nilai kemenangan bisa di tangan Ade, hal itu dilihat dari potensi modal politik yang cukup kuat," tutup Bambang. (Red)
- Selasa
- 30 Mei 2023
KONI Jatim Gelar Rakerprov, Bahas Program Kerja 2023
- Rabu
- 24 Mei 2023
Harga Daging Ayam Masih Tinggi, Ini Harapan Pedagang pada Pemerintah
- Minggu : 01 November 2020
Pelantikan DPD PJI-Demokrasi Jatim, Herman Terpilih Sebagai Sekertaris
-
- Rabu : 25 Maret 2020
Rampok Bersenjata Pistol Ditangkap Polsek Tambaksari Surabaya
-
- Sabtu : 18 Januari 2020
Aksi Layanan Sehat Sasar Ratusan Lansia Di Desa Grogol Banyuwangi
-
- Sabtu : 18 Januari 2020
Bamsoet Dilantik Jadi Dewan Pembina E-Sport Indonesia Bersama Sandiaga
-
- Selasa : 07 Juli 2020
Bangkalan Akan Mulai Tahun Ajaran Baru 13 Juli Mendatang
-
- Rabu : 22 Januari 2020
Siwa SMP Al Falah Deltasari Belajar Kematian DI Museum Etnografi Unair
-
- Selasa : 21 Januari 2020
Gubernur Akademi Angkatan Laut Hadiri Wisuda Sarjana dan Diploma STTAL