SURABAYA, HNN - Menyikapi perkembangan perumahan di wilayah Jawa Timur. Yang terdampak disaat Pandemi Covid-19, DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, melakukan audiensi dengan Kapolda Jatim.
Didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, menerima audiensi dari DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, yang dilakukan di Lobby Tribrata lantai 2 Mapolda Jawa Timur.
Baca Juga: Polres Tanjung Perak Gelar Cangkrukan Kamtibmas, Bersama Perguruan Pencak Silat Untuk Pemilu Damai.
Kapolda Jawa Timur Irjen Nico menyebutkan, mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh REI Jatim terkait dengan pengembangan Property perumahan di wilayah Jatim.
"Saya mendukung sepenuhnya kegiatan DPD REI Jatim untuk pengembangan Property perumahan di wilayah Jatim," kata Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta, Kamis (4/3/2021).
Selain itu juga Kapolda mengingatkan agar DPD REI dalam mengembangkan propertynya jangan sampai terjebak dengan permainan mafia tanah. Apabila dalam pelaksanaan menemukan mafia tanah, dapat langsung melaporkan ke satgas Mafia tanah Polda Jatim.
Baca Juga: Pastikan Kesiapan Logistik Pemilu 2024, Forkopimda Kota Malang Kunjungi Gudang KPU
Sementara itu ketua DPD REI Jawa Timur menyatakan, bahwa komisariat DPD REI Jatim terbagi beberapa wilayah diantaranya, Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, Malang, Madura, Jombang, Kediri dan Madiun.
Di masa Pandemi Covid-19, pengembangan Property khususnya perumahan sangat terdampak. Namun, Pemerintah pusat telah memberikan stimulus dengan memberikan DP 0. Sehingga dapat meringankan sedikit beban konsumen.
Baca Juga: Menuju Pemilu 2024 Aman dan Damai, Polres Bangkalan Gelar Khotmil Qur'an
"Dimasa pandemi Covid-19 saat ini, memang berdampak pada pengembangan Property khususnya perumahan. Namun, ada stimulus dari Pemerintah untuk memberikan DP 0 bagi konsumen, sehingga bisa meringankan," jelasnya.
Selain itu, DPD REI Jatim berharap bisa koordinasi serta bersinergi dengan Polda Jatim untuk mengamankan aset-aset DPR REI. "Selain itu, perlu juga melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan hukum," harapnya.
Editor : Redaktur
