JAKARTA, HNN - Memanasnya dinamika politik di Tanah Air dalam beberapa tahun belakangan ini tidak lepas dari syahwat politik yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Hal itu dinilai tidak hanya sekedar membangun politik Indonesia baru, akan tetapi ada dugaan agenda terselubung yang tidak terkait dengan kepentingan nasional. Padahal, agenda reformasi yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) agar lebih baik, tatapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan publik.
Pengamat kebijakan politik dari Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia, Bambang Istianto menegaskan, saatnya agar para elit politik yang mengendalikan jalannya kekuasaan pemerintah agar lebih mementingkan kepentingan nasional ketimbang menuruti syahwat politiknya.
“Kita bandingkan saat orde baru, perseteruan politik memang sangat tinggi yang menyangkut berbagai kepentingan idiologi. Namun saat itu stabilitas politik lebih mantap, sehingga mampu membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada gilirannya masyarakat merasakan betul kehadiran pemerintah,” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, (25/12/2020).
Sementara itu, saat ini meski pemerintah telah mengendalikan kekuasaan secara power full, akan tetapi hasinya berbanding terbalik dengan apa yang dialami saat orde baru. Bambang pun menilai, ada beberapa variabel yang menjadikan sengkarut perpolitikan nasional saat ini. Di antaranya peran partai politik yang lemah karena tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian, adanya koalisi yang terlalu gemuk sehingga cenderung menimbulkan kekuasaan yang otoriter.
“Karena dalam teorinya, kekuasaan yang otoriter akan mendisfungsikan lembaga pemerintah lainnya. Seperti lembaga legislatif dan yudikatif. Tentu kita dapat lihat kondisi saat ini. Persoalan itu telah muncul. Bahkan dua lembaga itu kurang berfungsi efektif,” jelas Bambang.
Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan kondisi bangsa yang carut marut itu, baik itu di bidang hukum, eknomi dan politik, yang bisa diharapkan adalah bagaimana partai politik bersatu melawan hegomoni politik yang dikendalikan oleh kelompok tertentu. Menurut dia, Partai Golkar satu-satunya partai yang memiliki sejarah panjang dalam membangun perpolitikan nasional yang mengedepankan stabilitas ekonmi. Namun pasca reformasi beberapa elite Golkar memilih mendirikan partai sendiri.
“Nah, saatnya tokoh-tokoh yang pernah besar di Golkar agar kembali bersatu. Seperti yang sekarng ada di Gerindra, Nasdem, Demokrat, Hanura. Kalau partai-partai tersebut dapat berkoalisi dengan Partai Golkar dalam menghadapi Pilpres 2024 kami berpandangan stabilitas ekonomi maupun politik dalam negeri kembali normal,” tandasnya. (Red)
Editor : Adji
